LembarIlmu.com – Tragedi kecelakaan maut yang menimpa Bus Cahaya Trans kembali menjadi sorotan publik. Insiden tersebut menelan sejumlah korban jiwa dan luka-luka, sehingga menimbulkan keprihatinan mendalam dari masyarakat maupun lembaga legislatif. Komisi V DPR RI pun angkat suara, menuntut agar izin operasional perusahaan otobus (PO) terkait segera cabut.
Kecelakaan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai keselamatan transportasi darat, khususnya untuk bus antarkota dan pariwisata. Masyarakat menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan otobus dan standar keselamatan kendaraan. DPR menekankan bahwa tindakan tegas perlukan agar insiden serupa tidak kembali terjadi.
DPR Desak Pencabutan Izin PO
Komisi V DPR secara resmi meminta pemerintah mencabut izin operasional Bus Cahaya Trans. Pernyataan ini sampaikan menyusul tingginya angka korban dalam kecelakaan, serta dugaan kelalaian manajemen perusahaan dalam menjaga standar keselamatan kendaraan dan pengemudi.
Anggota DPR menilai bahwa kecelakaan ini bukan semata-mata akibat faktor jalan atau cuaca, melainkan juga terkait pengelolaan PO yang anggap tidak memadai. Pencabutan izin harapkan menjadi efek jera bagi perusahaan lain, agar lebih memprioritaskan keselamatan penumpang.
Selain itu, Komisi V DPR juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap seluruh PO di Indonesia. Pemeriksaan mencakup dokumen kendaraan, kelayakan pengemudi, serta penerapan standar operasional keselamatan. Langkah ini nilai penting untuk mencegah tragedi serupa di masa mendatang.
Upaya Perbaikan Keselamatan Transportasi
Kasus kecelakaan Bus Cahaya Trans kembali menegaskan pentingnya keselamatan transportasi darat. Pemerintah dan lembaga terkait minta meningkatkan pengawasan terhadap PO, termasuk inspeksi rutin dan penegakan hukum bagi perusahaan yang lalai.
Masyarakat juga imbau untuk lebih selektif dalam memilih moda transportasi. Pastikan bus yang gunakan memiliki izin resmi, lengkapi standar keselamatan, dan pengemudi memiliki kompetensi serta pengalaman memadai.
Selain itu, keluarga korban dan masyarakat menuntut transparansi dalam proses investigasi kecelakaan. Semua pihak harapkan memberikan laporan terbuka agar penyebab kecelakaan dapat ketahui publik secara akurat, sekaligus memastikan ada pertanggungjawaban bagi pihak yang lalai.
Tragedi Bus Cahaya Trans menjadi pengingat pentingnya keselamatan di jalan raya. Penegakan hukum dan evaluasi operasional perusahaan otobus diharapkan dapat menekan risiko kecelakaan di masa depan. Komisi V DPR menegaskan komitmennya untuk terus memantau kasus ini, agar hak-hak korban terlindungi dan keselamatan transportasi publik semakin diperkuat.